HARAPAN MASYARAKAT MALANGKE BELUM TEREALISASI

Iklan Semua Halaman

HARAPAN MASYARAKAT MALANGKE BELUM TEREALISASI

Saturday, 20 June 2020


[22:41, 6/19/2020] Baca Tirta;Malangke; PEMILAR Komisariat Malangke Mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk Merealisasikan Hasil Dialog Penganan Banjir
Hari pertengahan Juni tahun 2020  Kecamatan Malangke kembali teredam banjir  akibat luapan air sungai Masamba. Sebagian besar warga kecamatan Malangke terkena dampak dari banjir tersebut baik lahan pertanian maupun pemukiman warga , bukan hanya itu beberapa akses jalan penghubung antar desa harus terputus akibat dari banjir ini, sebut saja jalan raya penghubung antara desa To'lada dan desa girikusuma telah terputus dan tidak bisa di lewati oleh masyarakat karena ketinggian air ada yang mencapai pinggang orang dewasa. Kerugian yang sangat besarpun kembali di rasakan oleh masyarakat akibat gagal panen, yang mayoritas masyarakat bercocok tanam jagung. 
Seperti yang di katakan oleh Herwinsyah ketua PEMILAR komisariat Malangke "Hari ini kami kembali tenggelam masyarakat kembali rugi besar banyak lahan pertanian  yang terendam sehingga mengakiatkan gagal panen".

Pada tanggal 13 Mei 2019 Pemuda, Masyarakat  dan  Pemeritah telah melakukan dialog terbuka, salah satu hasil dari dialog tersebut adalah akan diadakan normalisasi Sungai Masamba yang membelah Kecamatan Malangke seperti pengerukan dan pelurusan pada titik tertentu untuk mencegah terjadinya banjir. Hasil dialog tersebut ditantada tangani oleh  Bupati Luwu Utara dan Pemerintah Kecamatan Malangke tetapi sampai hari ini belum terealisasikan. Maka dari itu PEMILAR Komisariat Malangke dan Masyarakat medesak Pemerintah Kabupaten  Luwu Utara Untuk merealisasikan hasil dialog tersebut “Kami butuh solusi bukan sembakao” tutup Ketua PEMILAR Komisariat Malangke.

Pertengahan April tahun 2019 lalu beberapa desa di kecamatan Malangke terkena dampak dari luapan air sungai Masamba yang melintas di daerah kecamatan Malangke. Hingga kami sebagai mahasiswa dan pemuda Malangke mempunyai inisiatif untuk menghadirkan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk dialog bersama untuk mencari solusi terhadap bencana yang sudah menjadi langganan di daerah kami ini, ucap Utta saat dikonfirmasi team bacatirta.com via telpon.

Dialog di hadiri oleh masyarakat Malangke, kepala desa sekecamatan Malangke, bapak camat Malangke, ibu bupati Luwu Utara, kepala dinas terkait, dan anggota DPRD dapil III Luwu Utara.
Hasil dari dialog tersebut menemukan beberapa pion rekomendasi yang akan menjadi solusi dari penanganan bencana banjir yang telah menjadi langganan.

Hari pertengahan Juni tahun 2020 banjir yang telah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Malangke akhirnya kembali melanda masyarakat Malangke, kurang lebih 11 desa terendam banjir dan ratusan bahkan ribuan hektar lahan beserta ribuan rumah warga rumah di kecamatan Malangke ini harus merasakan kembali banjir dari luapan air sungai Masamba tersebut, bukan hanya itu beberapa akses jalan penghubung antar desa harus terputus akibat dari banjir ini, sebut saja jalan raya penghubung antara desa To'lada dan desa girikusuma telah terputus dan tidak bisa di lewati oleh masyarakat karena ketinggian air ada yang mencapai pinggang orang dewasa. Kerugian yang sangat besarpun kembali di rasakan oleh masyarakat akibat gagal panen, yang mayoritas masyarakat bercocok tanam jagung. 

seperti yang di katakan oleh Herwinsyah ketua PEMILAR komisariat Malangke "Hari ini kami kembali tenggelam masyarakat kembali rugi besar banyak kebun yang terendam masyarakatpun akan gagal panen, di beberapa titik juga banyak rumah yang terendam, dan kami tidak bisa kemana-mana karna akses jalan banyak yang terputus akibat banjir ini".

Harapan yang kemarin telah tertuang dalam rekomendasi hasil dialog kini tak kunjung terealisasi, namun pemerintah hanya memberikan sebungkus kantongan merah berisikan sembako mungkin sebagai bentuk prihatin atau hanya sebagai bentuk penenang kepada masyarakat yang terkena banjir dan sekaligus sebagai bahan sebut sana pencitraan di momentum pilkada ini. 

Harusnya pemerintah bisa mempunyai trobosan yang baru yang bisa membuat masyarakat tidak menerima kantongan merah lagi, artinya pemerintah wajib memberikan solusi kongkrit yang bisa membenahi masalah banjir agar tidak melanda masyarakat lagi, karna kami telah memberikan usulan tapi seolah pemerintah tidak perduli dengan usulan hasil dialog kita tahun lalu, "kami berharap pemerintah bisa segera merealisasikan hasil dialog kita yang tahun lalu atau kalau tidak harusnya pemerintah bisa memberikan solusi yang lain, yang bisa menangani banjir agar masyarakat tidak kebanjiran lagi, karna kami telah memberikan usulan tapi tak kunjung di respon" tutup Herwin 

Entah harus Bagaimana lagi agar masyarakat bisa merasakan tahun tanpa banjir, karna seolah pemerintah enggan melakukan upaya penanggulangan banjir yang sudah menjadi langganan tiap tahunnya.

Semoga pemerintah daerah bisa membuka mata bahwa masyarakat Malangke sangat memerlukan perannya dalam memberikan solusi dari bencana banjir ini.red