Notification

×

Iklan

Iklan

Most Popular Tags

Program Cetak Sawah Baru di Desa Lempong Diduga Bermasalah

Sabtu, 18 April 2015 | 12.11 WIB Last Updated 2015-04-18T04:12:46Z
    Share
ilustrasi cetak sawah
Wajo,Tirtaindonesia.com-Badan Pemerintahan Desa (BPD) Lempong, Kecamatan Bola mempertanyakan realisasi cetak sawah baru untuk tiga kelompok tani di desa tersebut. BPD menilai pelaksanaan cetak sawah baru yang seharusnya seluas 150 hektare itu bermasalah.
Wakil Ketua BPD Desa Lempong, Muhammad Idris, mengatakan pada 2013 tiga kelompok tani di desa tersebut mendapatkan dana Rp 250 juta per kelompok untuk biaya cetak 50 hektar sawah baru. Pelaksanaan kegiatannya, imbuh Idris, tidak dilaksanakan oleh kelompok tani tetapi dikerjakan langsung oleh kepala desa.

"Jadi laporan yang masuk dari warga dan kelompok tani itu menyebutkan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak selesai. Makanya, kami mempertanyakan realisasinya," kata Idris, Jumat (17/4/2015).

Menurutnya, pihaknya sudah mempertanyakan hal tersebut kepada kepala desa bersangkutan. Namun, hingga masa jabatan terakhir kepala desa belum memasukkan pertanggungjawabannya kepada BPD sebagaimana yang tertuang dalam aturan, yakni setiap kepala desa melaporkan pertanggungjawaban setiap tahun kepada BPD.

"Ini sampai lima tahun menjabat kepala desa tidak pernah memasukkan laporan kepada BPD, termasuk untuk pelaksanaan cetak sawah baru itu," pungkas Idris.

Ketua Kelompok Tani "Maniang Ale", Pawellangi, membenarkan soal adanya anggaran untuk cetak sawah baru pada 2013 di daerah tersebut. Namun, dia mengaku tidak pernah mengerjakan proyek tersebut. Pawellangi juga mengaku lupa dan tidak tahu rincian serta anggarannya.

"Saya tidak tau pak, bukan saya yang kerja karena itu waktu saya sering di luar daerah," kilah Pawellangi.

Sementara Kepala Desa Lempong, Abdul Karim, mengakui tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan cetak sawah baru itu dilaksanakan oleh kelompok tani. Pihak pendamping dan Dinas Pertanian juga sudah memantau dan meninjau lokasi.

"Kalau saya hanya sebatas memfasilitasi antara pihak kelompok dan keluarga saya yang punya alat sebagai pihak ketiga. Kalau foto-foto dan pertanggung jawabannya itu ada di Dinas Pertanian," kata Abdul Karim.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wajo, IB Putu Arthana, yang coba dihubungi via telepon seluler tidak mengangkat panggilan telepon. Bahkan, pesan singkat yang dikirimkan tidak dibalas.

Kasus dugaan korupsi terhadap proyek cetak sawah baru di Kabupaten Wajo memang tergolong tinggi. Sebelumnya, pada 2011 lalu sedikitnya 25 kelompok tani juga diperiksa oleh penyidik tindak pidana korupsi Kepolisian Resort Wajo terkait cetak sawah baru tersebut.

Penyidik menemukan dalam pelaksanaan kegiatan cetak sawah baru tersebut volume pekerjaan tidak sesuai dan justru lebih banyak dikerjakan oleh pihak ketiga. Terakhir, kasus ini pun mandek di kepolisian seiring bergesernya Kapolres Wajo AKBP Nanang Purnomo yang kemudian digantikan oleh AKBP Bambang Irawan.

(Dg. Raja) KBW